Wilayah Perbatasan RI selama ini tidak dipandang sebagai etalase sebuah Negara. Entikong, sebuah wilayah perbatasan darat RI dan Malaysia di Kalimantan adalah contoh buruknya Etalase itu. Berbagai persoalan menumpuk di sini, mulai dari penyelundupan sampai perdagangan manusia hingga masalah keamanan. Bagaimana potret wilayah perbatasan ini, berikut catatan saya dari Entikong Kalimantan Barat dan Kuching Sarawak Malaysia.
Entikong adalah salah satu kota kecamatan di Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia. Kota kecamatan ini hanya berpenduduk 13 ribu orang dengan luas 506 kilometer persegi. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kuching, Sarawak, Malaysia, Entikong sebenarnya sangat strategis. Karena itu di sini ditempatkan Pos Lintas Batas atau check point yang dapat melayani pemeriksaan imigrasi, kepabeanan dan karantina hewan dan tumbuhan.
Tapi sebagai pos perbatasan, Entikong juga memiliki sejumlah kerawanan. Masalah yang menonjol di sini adalah perdagangan manusia dan penyelundupan berbagai komoditas baik dari Indonesia atau dari Malasia.
Khusus perdagangan manusia, yang paling marak adalah penyaluran TKI ilegal atau pengiriman tenaga kerja. Pengiriman TKI ke Malaysia di wilayah ini berlangsung dari pribadi ke pribadi. Tidak ada pengawasan yang ketat di pintu perbatasan. TKI ditawar di pintu perbatasan oleh Tekong, semacam calo dari Malaysia, lalu di pintu perbatasan Tebedu, Tekong langsung menjual TKI ini kepada calo berikutnya di Kuching. Cara ini tentu saja bermasalah dari sisi perlindungan dan setiap tahun pula ada saja kasus penyiksaan, gaji yang tidak dibayar atau TKI yang kemudian dijadikan pelacur. Konsulat RI di Kuching mencatat ada 1200 kasus TKI sepanjang tahun 2008 dengan 70 persen lebih dari mereka adalah pendatang dari luar Kalimantan.
Kerawanan lain adalah penyelundupan. Penyelundupan sebenarnya dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia secara bersamaan. Orang Indonesia menyelundupan kayu ke Malaysia atau cukong Malaysia memerintahkan sejumlah warga Indonesia mencuri kayu di perbatasan untuk kemudian menjual kayu-kayu gelondongan itu ke Malaysia.
Sebaliknya karena perbedaan harga yang terpaut jauh di antara Indonesia dan Malaysia, beberapa pihak memanfaatkan hal ini untuk menyelundupkan gula atau beras dari Malaysia ke Indonesia. Penyelundupan ini kebanyakan dilakukan dengan memanfaatkan para pelintas batas atau secara massif melalui mobil kontainer, jalur laut dan sungai.
Pemerintah bukan tak sadar atas masalah kerawanan ini. Untuk membuat Entikong lebih berdaulat tentu yang harus diutamakan adalah mengembangkan ekonomi Entikong sebagai wilayah etalase atau gerbang wilayah Indonesia.
Infrastukur jalan antara wilayah Indonesia dan Malaysia saja amat berbeda. Jika jalan rusak itu sudah pasti wilayah Indonesia. Melangkah hanya beberapa kilo dari Tebedu, kota pertama di wilayah Malaysia, jalan mulus membentang sampai ke Kota Kuching, Ibukota Serawak.
Akses warga Entikong yang lebih mudah ke wilayah Sarawak daripada ke Pontianak ini membuat denyut ekonomi kota Tebedu dan Serian yang berada di wilayah Malaysia jauh lebih terasa ketimbang di Entikong.
Tiga Tahun terakhir pemerintah mulai mengembangkan Ekonomi wilayah perbatasan. Kini telah tersedia pasar yang memadai di Entikong yang mulai banyak menjual produk-produk Indonesia. Produk Indonesia yang dijual di Pasar Entikong kebanyakan adalah tekstil dan produk tekstil. Sementara untuk produk makanan masih didominasi oleh produk-produk Malaysia. Untuk transaksi, pedagang masih menerima mata uang rupiah dan ringgit sekaligus.
Untuk memudahkan berkomunikasi beberapa operator telepon selular di Indonesia memang sudah beroparasi tapi sinyal telepon selular Indonesia justru kurang berdaulat di wilayah kita sendiri. Sinyal telepon malaysia jauh lebih kuat di sini. Karenanya penjualan voucher pulsa operator Malaysia bukan barang langka di Entikong.
Pemerintah juga ingin menjadikan Entikong lebih berdaulat melalui pendidikan. Karena itu Pemerintah Kabupaten Sanggau, Aparat militer setempat dan organisasi Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) bekerjasama mengoperasikan motor pintar dan mobil pintar. Di Entikong akses informasi justru lebih mudah didapat dari Malaysia. Untuk mengimbangi ini mobil dan motor pintar berkeliling ke sekolah-sekolah di perbatasan untuk menyediakan bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia, agar mereka lebih mengenal presiden Indonesia dari pada perdana menteri Malaysia.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan rekreasi yang edukatif Ibu-Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga membangun rumah pintar. Nanti di rumah pintar ini anak-anak Entikong dapat bermain sambil belajar misalnya membaca, beranang dan aktifitas outbound.Perhatian lebih dari pemerintah pusat ke wilayah perbatasan inilah yang akan menjadikan warga negara Indonesia yang tinggal di Entikong merasa berdaulat di tanah airnya sendiri.
0 komentar:
Post a Comment