Selain masalah ekonomi, problem perbatasan juga sarat dengan masalah keamanan dan sengketa wilayah. Untuk menjaga tingkat kesepahaman di kedua belak pihak sudah dibuat joint border commitee. Implementasi kesapakatan itu adalah pihak TNI dan Tentara Diraja Malaysia melakukan patroli bersama.
Cukup sudah wilayah Sipadan dan Ligatan lepas ke tangan Malaysia. Kasus sengketa perbatasan ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Indonesia sudah tidak bisa lagi melakukan klaim wilayah atas pendekatan sejarah. Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia lebih banyak memberikan pertimbangan atas dasar efektif occupation atau pendudukan yang efektif terhadap wilayah tersebut.
Potensi sengketa hukum bukan tak ada sama sekali setelah kasus Sipadan dan Ligitan. Peneliti masalah perbatasan RI dan Malaysia, Umar Affandi, mengatakan sengketa akan mungkin terjadi karena kedua belah pihak melakukan pendekatan hukum yang berbeda dalam mengurus wilayah perbatasan. Indonesia berlandaskan eks hukum Belanda, sementara pemerintah Malaysia berlandaskan eks hukum Inggris.
Panjang wilayah perbatasan RI dan Malaysia di Pulau Kalimantan mencapai lebih dari 1100 kilometer. Untuk menjaga kedaulatan republik ini, baru dibagun 12 pos penjagaan dengan dua batalyon tentara penjaga lintas batas atau lebih dikenal dengan nama Batalyon Libas.
Di pertangahan tahun 2008 terdengar kabar bahwa, Tentara Malaysia melatih milisi untuk menjaga perbatasan mereka. Milisi Laskar Wataniah ini dikabarkan merekrut penduduk di wilayah Indonesia. Masalah ini tentu menjadi ancaman bagi kedaulatan republik Indonesia. Untuk menjaga kesepahaman antar kedua tentara penjaga perbatasan kini pihak TNI dan Tentara Diraja Malaysia sepakat melakukan patroli bersama dan penempatan pasukan di batalyon penjaga perbatasan masing-masing negara.
Di Batalyon Libas Entikong ini misalnya, tentara diraja Malaysia menempatkan satu regu patroli. Bendera Malaysia dan Indonesia pun dikibarkan bersamaan di depan markas batalyon border ini. Dalam satu sorti patroli, pasukan kedua Negara membutuhkan waktu satu bulan berjalan kaki menelusuri wilayah perbatasan, di wilayah Kalbar saja setidaknya ada 12 pos penjagaan.
Kegiatan rutin patroli bersama ini adalah melakukan pengecekan koordinat batas-batas atau patok batas kedua Negara dengan mencocokkannya dengan data GPS. Pergeseran patok seringkali terjadi karena aktivitas penebangan liar.
Kegiatan lainnya tim patroli bersama adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap kasus-kasus perdagangan manusia dan penyelundupan. Untuk hal ini, pihak TNI kemudian berkordinasi dengan pihak kepolisian kedua negara.
Komandan Batalyon Libas, Letkol Inf Makmur mengakui bahwa patroli bersama ini telah meningkatkan kesepahaman yang lebih baik antara kedua negara. Sehingga banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan pada tingkat lapangan.
Perbandingan luas wilayah Patroli dan jumlah pasukan memang tidak seimbang, Kodam Tanjung Pura berencana mengembangkan batalyon penjaga hingga 4 batalyon dan tambahan 22 pos penjagaan agar rasio wilayah, pos dan jumlah personil bisa berimbang.
Bila aspek ekonomi, sosial dam keamanan terjaga maka wilayah perbatasan kita akan menjadi menarik bagi investasi dan berkurangnya berbagai macam kegiatan ilegal.
Kota Kuching Malaysia misalnya kini menjadi salah satu dari empat kota yang teraman di dunia. Karenanya pemerintah Kota Kuching dapat dengan leluasa mengembangkan pariwisata mereka dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke ibukota Sarawak ini.
0 komentar:
Post a Comment